MBG, Ketika Negara Hadir di Meja Makan

Oleh: Dimas Tegar Paliling

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap dibicarakan dari dua sisi: manfaatnya bagi masyarakat dan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Keduanya penting.

Namun, ada cara lain yang menurut saya lebih menarik untuk melihat MBG: sebagai cermin bagaimana negara bekerja. Sebab, MBG bukan sekadar urusan makanan bergizi.

Di balik sepiring makanan terdapat kebijakan, anggaran, kelembagaan, pelayanan publik, pelaku usaha, pengawasan, hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dengan kata lain, ketika negara menghadirkan makanan di meja seorang anak, sesungguhnya negara sedang menjalankan banyak fungsi sekaligus yang disebut Rangkaian Fungsi Negara.

Negara membuat kebijakan, mengalokasikan anggaran, membangun kelembagaan, memberikan pelayanan, melibatkan masyarakat dan pelaku usaha, melakukan pengawasan serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada publik.

Di sinilah MBG menjadi lebih dari sekadar program pangan.
Negara hadir Bukan Sekadar menciptakan rasa kenyang. Gizi adalah fondasi pembangunan manusia.

Anak yang tumbuh dengan asupan gizi yang baik memiliki modal yang lebih baik untuk belajar, berkembang dan kelak menjadi manusia yang produktif.

Karena itu, keberhasilan MBG tidak seharusnya hanya dihitung dari berapa banyak makanan yang dibagikan atau berapa banyak penerima manfaat yang terlayani.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang berubah setelah makanan itu sampai di tangan mereka? Apakah kebutuhan gizinya terpenuhi? Apakah penerimanya tepat sasaran? Apakah kualitas makanannya terjaga?
Di sinilah kita perlu membedakan antara output dan outcome.

Negara tidak cukup hanya memastikan makanan sampai. Negara juga perlu memastikan makanan tersebut menghasilkan manfaat yang memang menjadi tujuan kebijakan.

Ada satu hal yang tidak boleh terlupakan: makanan yang bergizi belum tentu aman!!! Keamanan pangan harus dijaga sejak bahan baku dipilih, makanan diolah, disimpan, didistribusikan, hingga akhirnya dikonsumsi.

Semakin luas cakupan program, semakin panjang pula rantai yang harus dikendalikan.

Pada saat yang sama, MBG membuka peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat. Petani, peternak, nelayan, UMKM pangan, koperasi, dan pelaku usaha lokal dapat mengambil bagian dalam rantai pasok.

Ini peluang yang baik. Tetapi peluang ekonomi tidak boleh berjalan dengan mengorbankan keamanan pangan. Pemberdayaan ekonomi dan perlindungan kesehatan bukan dua pilihan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dikenal prinsip: Setiap Rupiah Harus Menjadi Manfaat. MBG juga menguji kualitas tata kelola pemerintahan.

Ketika uang negara digunakan untuk menyediakan makanan bagi masyarakat, pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa besar anggaran yang tersedia, tetapi seberapa baik setiap rupiah tersebut berubah menjadi manfaat publik. Bagaimana anggaran direncanakan? Bagaimana pengadaan dilakukan? Siapa yang terlibat? Bagaimana makanan diawasi? Apa yang terjadi jika terdapat masalah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan berarti meragukan niat baik sebuah kebijakan. Justru sebaliknya. Semakin besar tanggung jawab negara, semakin penting tata kelola yang baik. Sebab, anggaran negara bukan sekadar angka.

Di dalamnya terdapat uang masyarakat yang harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat. Karena itu, MBG setidaknya dapat dibaca melalui 4 (empat wajah).
Pertama, pembangunan manusia: apakah program memperbaiki kualitas gizi dan perkembangan penerima manfaat?

Kedua, keamanan pangan: apakah makanan yang diberikan benar-benar aman?
Ketiga, tata kelola: apakah anggaran, pengadaan, pelayanan, dan pengawasan dilakukan secara efektif dan akuntabel?
Keempat, ekonomi lokal: apakah program mampu menciptakan ruang tumbuh bagi masyarakat dan pelaku usaha daerah?

Keempatnya saling berhubungan. Makanan yang bergizi tetapi tidak aman bukan keberhasilan yang utuh. Anggaran yang besar tetapi tidak menghasilkan manfaat yang sepadan juga membutuhkan evaluasi.

Begitu pula keterlibatan pelaku usaha lokal harus berjalan bersama standar mutu dan keamanan.
Maka, MBG sebaiknya tidak dilihat sebagai sekadar kegiatan membagikan makanan, melainkan sebagai sebuah ekosistem kebijakan publik.

Beberapa diskusi lepas dijalanan membilangkannya “Ketika Negara Hadir di Meja Makan”.

Kehadiran negara sering kali kita bayangkan dalam bentuk gedung pemerintahan, aturan, atau pelayanan administrasi.

Padahal, negara juga dapat hadir dalam sesuatu yang sangat sederhana: makanan yang sampai di meja seorang anak.

Di atas meja itu ada gizi. Di baliknya ada keamanan pangan. Di belakangnya ada anggaran, pengadaan, petani, UMKM, kelembagaan, pengawasan, dan tanggung jawab negara.

Karena itu, ukuran keberhasilan MBG bukan hanya berapa banyak makanan yang tersalurkan, tetapi seberapa baik negara memastikan makanan tersebut bergizi, aman, tepat sasaran, dikelola secara akuntabel, sekaligus mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Pada akhirnya, MBG bukan hanya tentang memberi makan. Ia adalah tentang membangun manusia, melindungi masyarakat, menggerakkan ekonomi, dan menghadirkan negara dalam bentuk yang paling sederhana: manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat.

Sebab negara yang hadir bukan hanya negara yang mampu membuat kebijakan, tetapi negara yang mampu mendaratkan kebijakannya sampai kepada masyarakat sebagai manfaat yang nyata.