ILUSTRASI
LUWU,PIJARRAKYAT – Sebulan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, melakukan perombakan alias mutasi besar-besaran.
Mulai dari eselon 2, 3, dan 4. Hanya saja, beberapa tokoh politik dan pemerhati aparat sipil negara menyoroti adanya pergeseran antar ASN di lingkup Pemkab Luwu.
Salah satu datangnya dari tokoh perempuan dan politisi, Hj Rosmiati Mattyang.
Seperti yang dikutip melalui Media Cakrawala Nusantara, edisi Selasa (12/10/2026).
Hj Rosmiyati menyoroti fenomena pelantikan pejabat di lingkup birokrasi Tana Luwu yang dinilai bernuansa atau beraroma balas dendam pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Sebagai masyarakat Tana Luwu, Hj Rosmiati menyampaikan bahwa pelantikan pejabat baru dan melengserkan pejabat lama adalah fenomena yang wajar terjadi seiring pergantian pimpinan.
Hal itu menurutnya sudah biasa dalam dinamika birokrasi.
“Pelantikan pejabat baru dan melengserkan pejabat lama adalah fenomena yang wajar terjadi seiring pergantian pimpinan. Itu hal biasa dalam birokrasi,” katanya.
Namun yang menjadi ironi dan sangat disayangkan, jika pergantian posisi pegawai tersebut ditunggangi oleh sisa-sisa dendam Pilkada.
“Tidak lagi melihat kredibilitas, tidak lagi melihat kemampuan dan kinerja pejabat itu sendiri,” ucapnya.
Hj. Rosmiati menilai, jika pola tersebut terus terjadi, maka pembangunan daerah tidak akan pernah terbangun secara utuh.
“Ini yang membuat daerah tidak akan pernah terbangun secara utuh.
Sebab yang dipusingkan oleh pemerintah bukan lagi bagaimana membangun daerah, bukan bagaimana meningkatkan pelayanan publik.
Tapi yang dipusingkan adalah bagaimana mendengarkan desakan keluarga, kerabat,
dan tim suksesnya agar keinginan mereka untuk mencopot jabatan orang lain terpenuhi.
Jabatan dijadikan hadiah politik, bukan amanah untuk melayani rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti praktik promosi jabatan yang tidak lagi berdasarkan meritokrasi atau prestasi kerja.
“Yang loyal kepada penguasa baru dipromosikan, yang dianggap lawan saat Pilkada disingkirkan, meskipun kinerjanya jelas baik dan berprestasi. Inilah akibat paling nyata dari Pemilukada yang kebablasan,” lanjutnya.
Menurutnya, birokrasi yang seharusnya netral, profesional, dan menjadi alat negara untuk melayani masyarakat, justru berubah menjadi alat balas dendam politik.
“Birokrasi yang seharusnya netral, profesional, dan menjadi alat negara untuk melayani masyarakat,justru berubah menjadi alat balas dendam politik.
Jika pola ini terus dipelihara, jangan harap daerah akan maju. Karena yang memimpin OPD bukanlah orang yang mampu, tapi orang yang dekat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Hj. Rosmiati juga menyinggung adanya praktik pelantikan yang diduga dilakukan tanpa sepengetahuan pimpinan daerah, yang justru merusak nama baik dan komitmen pemimpin.
“Semua memang tergolong hal yang biasa di setiap pergantian pemimpin, tapi ada juga yang dengan tidak sepengetahuan pimpinan, dan ini murni kelakuan orang yang merusak nama dan komitmen seorang pemimpin,” tutupnya.(**)
Leave a Reply