ILUSTRASI
PALOPO,PIJARRAKYAT – Penanganan bentrok antarwilayah di Kota Palopo, kini menjadi sorotan publik.
Itu menyusul, adanya korban jiwa di Palangeran KM 8 kemudian antar pemuda Songka dan Purangi, Kecamatan Wara Selatan (Warsel) Kota Palopo, dia hari lalu.
Rentetan konflik sosial yang berlangsung cukup lama hingga menelan korban jiwa, membuktikan belum mampunya aparat penegak hukum meredam situasi tersebut.
Muncul pertanyaan besar, apa kendala kemudian langkah apa yang meski ditempuh Polres Palopo, untuk mengefektivitaskan kembali Kota Palopo, kondusif serta nyaman bagi setiap masyarakat.
Seperti yang dilontarkan, salah satu pemuda Kota Palopo, Adam Setiawan.
Menurut Adam, Polres Palopo sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dituntut menunjukkan langkah konkret dalam menangani bentrokan.
Tidak hanya penanganannya saja, tetapi Adam juga menyebut bagaimana penegak hukum bisa, mengungkap pihak-pihak yang terlibat berdasarkan bukti, serta memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan adil.
“Disini kita lihat sudah ada korban yang meninggal dunia. Langkah kongret yang dimasuk, yakni bagaimana polisi mengambil sikap tegas dengan mengusut tuntas semua yang diduga terlibat. Kemudian, tidak tebang pilih dan harus transparan dalam proses hukum,” tegas Adam, Rabu 13/10/2026).
Menurutnya, jika bentrokan terus berulang tanpa adanya penyelesaian yang jelas, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi serius.
Penanganan konflik tidak cukup hanya dilakukan ketika bentrokan berlangsung, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan, pencegahan dini, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar imbauan agar situasi tetap kondusif. Perkembangan penanganan perkara, langkah pencegahan, serta tindakan terhadap para pelaku perlu dijelaskan secara terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” bebernya.
Dia menambahkan, sorotan terhadap kinerja Polres Palopo juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan menjaga keamanan tidak semata-mata diukur dari kemampuan membubarkan massa saat bentrokan terjadi.
Melainkan, Efektivitas penanganan perlu dilihat dari kemampuan mencegah konflik berulang, melindungi warga yang tidak terlibat, dan memastikan setiap perkara ditindaklanjuti secara profesional.
Atas kondisi tersebut, Polres Palopo didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengamanan wilayah rawan konflik, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, serta memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan kasus bentrokan yang menjadi perhatian publik.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan tugas, evaluasi dan perbaikan harus dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Masyarakat Kota Palopo berhak mendapatkan rasa aman dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penanganan bentrokan antarwilayah harus menjadi prioritas yang tidak berhenti pada penanganan sesaat, melainkan diarahkan pada penyelesaian persoalan secara menyeluruh agar konflik serupa tidak terus berulang,” pungkasnya.
Leave a Reply